PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 26 Juli 2012

HAK KONSTITUSIONAL HAKIM

4. Bahwa terkait dengan pengaturan mengenai hak-hak pemohon sebagai

pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman pada badan Peradilan

Tata Usaha Negara, ditetapkan dalam ketentuan Pasal 25 UU Nomor 51

Tahun 2009 yang berbunyi:

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak

memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak

lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. tunjangan jabatan; dan

b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. rumah jabatan milik negara;

b. jaminan kesehatan; dan

c. sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan

tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak

lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan

hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan pengaturan mengenai hak-hak hakim sebagai

pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman pada badan peradilan lain

dan juga belum ada peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut

masing-masing diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 25 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang

berbunyi:

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak

memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak

lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. tunjangan jabatan; dan

21

b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. rumah jabatan milik negara;

b. jaminan kesehatan; dan

c. sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan

tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak

lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan

hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang

berbunyi:

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak

memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak

lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. tunjangan jabatan; dan

b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. rumah jabatan milik negara;

b. jaminan kesehatan; dan

c. sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan

tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak

lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan

hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

 

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan:

a. Pasal 25 ayat (6) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5079, sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundangundangan”

adalah inkonstitusional kecuali frasa “diatur dengan

peraturan perundang-undangan” dalam pasal a quo diartikan “diatur

dengan peraturan pemerintah”;

31

b. Pasal 25 ayat (6) UU 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang dimuat dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077,

sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” adalah

inkonstitusional kecuali frasa “diatur dengan peraturan perundangundangan”

dalam pasal a quo diartikan “diatur dengan peraturan

pemerintah”;

c. Pasal 24 ayat (6) UU 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimuat dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078,

sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” adalah

inkonstitusional kecuali frasa “diatur dengan peraturan perundangundangan”

dalam pasal a quo diartikan “diatur dengan peraturan

pemerintah”;

3. Menyatakan:

a. Pasal 25 ayat (6) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5079, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” tidak diartikan

“diatur dengan peraturan pemerintah”. Sehingga bunyi Pasal 25 ayat (6)

UU Nomor 51 Tahun 2009 menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai

gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan

keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur

dengan peraturan pemerintah.”

b. Pasal 25 ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang dimuat

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “diatur dengan

peraturan perundang-undangan” tidak diartikan “diatur dengan peraturan

32

pemerintah”. Sehingga bunyi Pasal 25 ayat (6) UU 49 tahun 2009

menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan

hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua,

dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan pemerintah.”

c. Pasal 24 ayat (6) UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimuat

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “diatur dengan

peraturan perundang-undangan” tidak diartikan “diatur dengan peraturan

pemerintah”. Sehingga bunyi Pasal 25 ayat (6) UU 49 Tahun 2009

menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan

hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua,

dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan pemerintah.”

4. Menetapkan agar pengalokasian dana pemenuhan hak-hak hakim sebagai

pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman dipenuhi dalam APBNP

tahun 2012 yang sedang berjalan, terhitung sejak putusan mahkamah

konstitusi selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil

 

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

• Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5079), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5078), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5077) sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan”

adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “diatur

dengan Peraturan Pemerintah”;

• Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5079), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5078), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5077) sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan”

86

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diatur

dengan Peraturan Pemerintah”;

• Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan

Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil

Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu

dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu

dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua

merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad

Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili,

dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

87

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono